Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berbasis Elektronik

Pengadaan Barang/Jasa pemerintah saat ini menjadi salah satu cara untuk mendorong peningkatan kehidupan produktivitas masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tersedianya Barang/Jasa tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, tapi juga merupakan kebutuhan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Pengadaan barang/jasa kini telah dilakukan secara elektronik. Bahkan, telah ada Peraturan Presiden, yang mengatur layanan pengadaan secara elektronik dengan pengelolaan teknologi informas,i untuk memfasilitasi pelaksanaan secara elektronik.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 20 Perpres No. 12 Tahun 2021 yaitu “E-Marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.”

Buku ini akan membahas seperti apa sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang telah berlaku saat ini. Apa tujuan dan manfaatnya bagi masyarakat, serta seperti apa proses dari pengadaan barang/ jasa tersebut?

Selain itu, buku ini juga akan mengenalkan sistem pengadaan secara elektronik (SPSE), yang berlaku dalam proses pengadaan barang/jasa saat ini. Di mana termuat aturan atau regulasi terbaru mengenai sistem pengadaan barang/jasa, yang diberlakukan pada tahun 2026.

Terutama, dalam pelaksanaan regulasi terkait Jasa Konstruksi. Regulasi tersebut diharapkan dapat membuat pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dari APBN/APBD ini dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien, dengan prinsip persaingan usaha sehat, transparan terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.